MINANGKABAU YANG HANYA DI DALAM ASA

Oleh M.Yunis**
Pewadahan terhadap pergulatan ide dan pendapat seputar kebudayaan Minang sudah hampir berputik mulut membicarakannya, umpama sepohon kayu mungkin sekarang sudah besar buahnya atau sudah matang dan sudah patut pula dinikmati. Dimulai dari seminar tentang harta pusaka dan warisan pada bulan Juli 1968, kala itu menghadirkan makalah Profesor Mr. Mohammad Nasroen sementara beliau sendiri dikatakan tidak bisa hadir karena sakit, namun begitu lahir jua bukunya yang sampai sekarang masih relevan, ya! siapa yang tidak kenal dengan Dasar Falsafah Adat Minangkabau (1957), dan dalam seminar itu pulalah sebuah lembaga penelitian kebudayaan Minangkabau, Center for Minangkabau Studies digagas Muchtar Naim sebagai direkturnya, kemudian menyusul seminar Sejarah Masuk islam ke Minangkabau di Padang (Juli 1969) yang mana di dalam forum, terjadi polemik misterius antara Buya Hamka dengan Onggang Parlindungan yang dikenal sebagai penulis buku Tuanku Rao. Polemik itu berlanjut di Batusangkar (1970).
Di samping mengahdirkan tokoh-tokoh intelektual cerdik-cendekia, alim-ulama, ninik-mamak, para pembesar, dan para hulubalang dari selingkup Sumatra Barat ketiga seminar ini sempat pula menghadir “brothers from Minang” orang Minang walaupun berasal dari rantau, namun sempat pula merasakan lumpur sawahnya orang Minang, beliau di antaranya Pak Hatta, Buya Hamka, Profesor Bahder Djohan. Alhasil seminar tersebut mencipta sebuah harapan yaitu sebuah Fakultas Sastra di Universitas Andalas. Dengan impian kajian terhadap kebudayaan Minangkabau ditingkatkan, di samping kebudayaan Nusantara lainnya, kebudayaan Islam, dan sekaligus kebudayaan dunia dapat ditekuni dan dipelajari. Di seminar itu juga dikatakan perpaduan antara kebudayaan Minang dengan kebebudayaan Islam harus diperkuat sebab ruh dan sandaran spiritual dari kebudayaan Minangkabau dan Nusantara itu tiada lain adalah Islam. Dengan jalan ini generasi muda dapat berkontemplasi dan bercermin diri: sejauh mana generasi muda mengetahui kebudayaan nenek moyang mereka, khususnya kebudayaan Minangkabau, sehingga dapat diangkat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi bangsa dan kemajuan kemanusiaan di masa depan.
Sewaktu Mawardi Yunus menjabat sebagai ketua LKAAM, dipersiapkanlah Impian itu, tepatnya 14-16 Februari 1980 diadakan Lokakarya Persiapan Pembukaan Fakultas Sastra, di Gedung Negara Tri Arga, Bukittinggi. Lokakarya itu juga disponsori oleh Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta, dan Volkswagen Stiffun, Jerman Barat. Sementara tokoh-tokoh yang hadir dalam lokakarya itu yaitu, Soejadmoko, Sutan Takdir Ali Syahbana, Selo Soemarjan, Koencoroningrat, Harsya Bachtiar, Alfian, yana mana sastra dan sosial budaya sudah menjadi makanannya sehari-hari dan seorang profesor Hans Dieter Evers dari Jerman. Wah! memang benar-benar sebuah pesta budaya!
Dalam Lokakarya itu pulalah dibicarakan latar belakang perlunya sebuah Fakultas Sastra dan Sosial-Budaya di Universitas Andalas. Jika pada seminar-seminar sebelumnya lebih mengarah terhadap aspirasi budaya yang lebih bersifat internal dengan penggalian kebudayaan Minangkabau sebagai sentral dan tumpuan perhatian, namun saat itu perhatian lebih ditekankan pada perlunya mencapai kualitas dan prestasi akademik yang dapat menandingi fakultas-fakultas serupa di tanah air. Dalam lokakarya itu juga lahir keinginan untuk Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya ( Naim; Lustrum 3 Fakultas Sastra; Maret 1997).
Selanjutnya politik Mercusuar pun dijalankan, september 1980 yang bertempat di Gedung Negara Tri Arga Bukittinggi, diadakanlah sebuah seminar Internasional dengan tema Kesusastraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau. Seminar ini memang bercorak internasional tujuannya ialah untuk memancing perhatian para ahli di dalam maupun luar negeri sehingga di saat itu datanglah peserta dari Amerika, Kanada, Australia, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Belanda, Jerman, Prancis dan Inggris. Namun. Dengan penuh keberanian pula, Muchtar Naim menyampaikan makalahnya yang berjudul “Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara”, akibatnya Rektor Mawardi Yunus pun terbata-bata dalam menanggapi makalah itu.
Alhasil dari seminar itu para panitia persiapan Fakultas Sastra berhasil mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi tentang pembentukan Fakultas Sastra dan Sosial Budaya ke berbagai universitas di dalam maupun luar negeri, dan sekaligus mengadakan kerjasama antar lembaga di masa-masa yang akan datang. Inilah sebuah harapan.
Namun setelah 2 tahun lelah berjuang akhirnya turun sebuah SK Presiden No.39 tahun 1982, bahwa Fakultas Sastra Universitas Andalas disetujui. Bahkan Fakultas Sastra didahulukan pembukaannya dari pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saat itu, Fakultas Sastra memiliki 4 jurusan: Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sejarah, dan Sosiologi. Jurusan Sastra Indonesia menyelenggarakan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan Jurusan Sosiologi Program Studi Sosiologi dan Antropologi. Pada akhirnya tahun 1983 dibuka pula Jurusan Sastra Daerah dengan Program Studi Bahasa dan Sastra Minangkabau.
Nah tercapai jualah yang diangan-angankan itu, sebab dengan berdirinya jurusan sastra darah Miangkabau lebih diharapakan penggalian terhadap budaya minang lebih intensif. Pada saat itu sebuah beban berat telah terusung di atas pundak orang Minang terlebih lagi generasi muda semakin mengakar. Sudah sepatutnyalah kita bangga, Fakultas sastra berdiri atas inisiatif dari generasi yang padat wawasan, serta menguasai banyak bahasa asing, hal itu pun dilatari oleh sebuah keinginan untuk menggali kebudayaan Minangkabau.
Mungkin dengan berdirinya Fakultas Sastra harapan itu belum sepenuhnya terwujut, maka kembali diadakan seminar Internasional Minangkabau tangal 23-24 Agustus 2004 dengan tema: Minangkabau dan Potensi Etnik dalam Paradigma Multikultural, yang diselenggarakan oleh Program Studi Bahasa dan Sastra Minangkabau, Jurusan Sastra Daerah-Universitas Andalas, pada tanggal 23-24 Agustus 2004, di Inna Muara Hotel-Padang.
Seminar itu dihadiri oleh pemakalah dari dalam maupun luar negri, seperti Prof. Dr. Azyumardi Azra dari UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Sjafri Sairin, Prof. Dr. Hasanuddin WS, Prof. Dr. Faruk dari UGM, Prof. Dr. Bustanuddin Agus, Prof. Mohtar Naim, Prof. Sjahmunir AM, Ding Choo Ming, Ph.D, Prof. Dr. I Gde Pitana, Amin Sweeney, Dr. Oman Fathurahman, Dr. Jufrizal, Dr. Yayah B. Luminta Intang, APU., Dr. Herwandi, Dr. Nursyirwan Effendi. Bahkan seminar itu lebih meriah dan lebih mercusuar dari tahun 1980.
Kemudian tanggal 23-24 Desember 2004 yang lalu, berlangsung pula seminar Internasional dengan tema ‘’Retropspeksi, Reposisi, dan Revitalisasi Kebudayaan Minangkabau’’ di Bumi Minang Padang. Kali ini kerisauan serta kecemasan kembali mengemuka sehinggapara pemikir dalam forum akhirnya sepakat memfonis bahwa kebudayaan Minangkabau sedang mengalami pengkroposan dan degradasi nilai. Dikatakan orang Minang perlu intropeksi diri agar kebudayaan minang tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Akhirnya lahirlah modus yang dirasa tepat untuk mewujudkan smua keinginan itu dan selanjutnya disampaikan pada pemerintahan daerah.
Nah, ternyata kebijakan tersebut terkesan dikerjakan setengah (Herwandi: 2007), sehingga pada 29-30 November 2006 di Inna Muaro Hotel lahir kembali sebuah kongres kebudayaan yang diselengarakan oleh pemerintahan daerah Sumatera Barat betemakan ‘’kongres kebudayaan dan Apresiasi Seni’’. Dalam seminar itu yang diundang hanya penghulu-penghulu dan pemuka Adat di Sumatra Barat tanpa melibatkan Akademik dan intelektual muda sehinga lahirlah gagasan untuk mendirikan kembali kerajaan Minangkabau. Pertentangan pun kembali mencuat, ada sebagian orang Minang setuju, sebagian mengutuk dan sebagian Abstain.
Kenyataannya, rentetan seminar-seminar di atas juga didak mampu melahirkan sebuah komitmen bersama budayawan Minang, untuk mambangkik batang tarandam, tapi hanya berlanjut menjadi sebuah sebuah harapan baru, sedangkan harapan terdahulu belum juga terwujut. Barangkali budaya Minangkabau hanya dijadikan kendaraan politik saja.
Kalau memang pemerintah memang benar-benar serius dalam menyikapi dan memeprhatikan kebuadayaan Minangkabau, pemerintah tidak harus perlu turun tangan kelapangan, biarlah orang-orang yang kenal dengan lumpur sawahnya orang Minang yang akan melaksanakannya. Lagi pula sarana dan prasarana untuk itu sesungguhnya sudah tersedia. Intelektual seminar tahun 1980-an yang menggagasnya. Tetapi, pemerintah sendiri sepertinya tidak acuh, sehingga sarana itu pun sampai sekarang tidak seluruhnya orang tahu, sehingga egoisisme yang dimiliki pemerintahan juga diwarisi oleh generasi selanjutnya.

**Alumni Sastra Minangkabau